Ekspor Produk Rempah-Rempah ke Vietnam

1. Kode HS.

1.1 Law No. 41/2013/QH13.

Berdasarkan Law No. 41/2013/QH13 Plant Protection and Quarantine dan Decision No. 2515/QD-BNN-BVTV promulgation of Viet Nam’s list of HS Codes of commodities required to undergo plant quarantine, kode HS rempah-rempah wajib karantina impor adalah sebagai berikut:

1.2 Circular No. 52/2015/TT-BYT

Berdasarkan Circular No. 52/2015/TT-BYT regulations on state inspection of food safety for imported foods, Viet Nam menetapkan 8 (delapan) kode HS untuk rempah-rempah yang perlu diuji persyaratan higienitas dan keamanan pangannya terdiri dari:

2. Undang-Undang.

2.1 Law No. 05/2017/QH14 on Foreign Trade Management

Undang-undang ini mengatur langkah-langkah untuk tata kelola perdagangan luar negeri, pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri dan penyelesaian sengketa tentang penerapan langkah-langkah tata kelola perdagangan luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri mencakup ekspor dan impor, impor sementara untuk diekspor kembali, ekspor sementara untuk diimpor kembali, transfer lintas batas dan transit, dan kegiatan lain yang terkait dengan pembelian dan penjualan barang internasional sesuai dengan hukum serta perjanjian yang ditandatangani oleh Republik Sosialis Vietnam.

2.2 Law No. 55/2010/QH12 on Food Safety.

Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban organisasi maupun perseorangan dalam menjamin keamanan pangan, antara lain kondisi untuk menjamin keamanan pangan dan produksi pangan, perdagangan, impor dan ekspor, iklan dan pelabelan pangan, pengujian pangan, analisis risiko keamanan pangan: pencegahan, penghentian dan perbaikan insiden keamanan pangan, informasi, edukasi dan komunikasi keamanan pangan  dan tanggung jawab tata kelola keamanan pangan nasional.

2.3 Law No. 05/2007/QH12 on Product and Goods Quality.

Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban organisasi maupun perseorangan yang memproduksi atau memperdagangkan produk atau barang serta organisasi dan individu yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan mutu produk dan barang dan tata kelola mutu produk dan barang.

2.4 Law No. 59/2010/QH12 on Protection of Consumer’s Right.

Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, kewajiban organisasi atau perorangan yang memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada konsumen, kewajiban organisasi sosial dalam melindungi kepentingan konsumen, penyelesaian sengketa antara konsumen dengan organisasi atau individu yang memperdagangkan barang dan/atau jasa.

2.5 Law No. 41/2013/QH13 Plant Protection and Quarantine.

Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan tanaman terhadap hama, patogen dan penyakit berbahaya, fitosanitasi tanaman dan pengelolaan pestisida. Dalam regulasi ini terdapat proses dan prosedure untuk plant quarantine for import of articles dengan melakukan pengujian fitosanitasi untuk produk impor serta penerbitan sertifikat fitosanitari.

Dokumen pendukung untuk permohonan penerbitan sertifikat fitosanitasi untuk tanaman impor harus meliputi:

• Surat permohonan penerbitan sertifikat kesehatan tumbuhan untuk tanaman impor
• Kontrak komersial
• Fotokopi Surat Tanda Daftar Usaha pemohon

Dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal dokumen permohonan yang sah lengkap, otoritas pemerintah pusat yang berkompeten di bidang perlindungan tanaman dan karantina harus mempertimbangkan dan menerbitkan sertifikat fitosanitasi untuk produk tanaman impor. Jika tidak, mereka harus membuat tanggapan tertulis di mana alasan penolakan permintaan pemohon harus disebutkan dengan jelas.

3. Regulasi.

3.1 QCVN 8-1:2011/BYT.

National Technical Regulation on the safety limits of mycotoxin contamination in food. Regulasi ini mengatur batas aman kontaminasi mikotoksin pada pangan, salah satunya pada rempah-rempah, yaitu:

3.2 QCVN 8-2:2011/BYT.

National Technical Regulation on the safety limits of heavy metal contamination in food. Regulasi ini mengatur batas aman kontaminasi logam berat pada pangan, salah satunya pada rempah-rempah, sebagai berikut:

3.3 Decree No. 43/2017/ND-CP on Good Labels.

Regulasi ini mengatur mengenai informasi label barang, cara penyajiannya, dan tata kelola negara atas pelabelan barang yang beredar di Vietnam dan barang impor. Ketentuan yang diatur dalam regulasi adalah sebagai berikut:

Tempat/Posisi label

• Label harus diletakkan pada wadah barang atau komersial di tempat yang mudah terlihat, berisi informasi yang diperlukan tanpa dibongkar.
• Jika tidak dapat diterima atau tidak mungkin untuk membuka wadah utama, wadah tersebut harus memiliki label yang berisi informasi wajib.

Ukuran, kata dan angka pada label.

Ukuran label atau kata dan angka pada label harus diidentifikasi dan memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:

• Tersedia informasi wajib yang memadai sebagaimana ditentukan dalam Klausul 1 Pasal 10 regulasi ini;
• Ukuran kata dan angka mudah terlihat dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • Ukuran kata dan angka yang menyatakan besaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengukuran;
  • Jika barang tersebut adalah makanan dalam kemasan, bahan tambahan makanan, atau bahan pembantu olahan makanan, tinggi kata yang menyatakan kandungan label wajib tidak boleh lebih rendah dari 1,2 mm. Jika satu area permukaan wadah yang disediakan untuk pelabelan (tidak termasuk lap pada margin) kurang dari 80 cm², sedangkan tinggi kata tidak boleh lebih rendah dari 0,9 mm.

Warna kata, symbol dan gambar pada label

Warna dari setiap kata, angka, gambaran, gambar, tanda, atau simbol pada label harus jelas. Terkait informasi wajib, warna kata atau angka dan warna latar belakang harus memastikan kontras atau perbedaan yang memadai.

Bahasa

• Informasi wajib pada label harus ditulis dalam bahasa Vietnam, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam Klausul 4 Perjanjian ini.
• Jika barang yang diimpor ke Vietnam yang labelnya tidak mewakili atau tidak cukup mewakili informasi wajib dalam bahasa Vietnam, label tambahan yang berisi informasi wajib dalam bahasa Vietnam diperlukan dan label aslinya tetap tidak berubah. Konten Vietnam harus konsisten dengan teks label asli.
• Informasi berikut diperbolehkan untuk ditulis dalam bahasa lain dengan akar huruf Latin:
  • Nama internasional atau botani dari obat untuk penggunaan manusia jika tidak ada nama Viet Nam;
  • Nama internasional atau botani yang dilampirkan dengan rumus, rumus struktur bahan kimia, bahan aktif, eksipien, bahan obat;
  • Nama internasional atau botani dari bahan atau kuantitas bahan barang jika nama tersebut tidak mungkin diterjemahkan atau mungkin diterjemahkan tetapi tidak masuk akal;
  • Nama dan alamat perusahaan asing yang berkaitan dengan pembuatan komoditi.

Informasi pada label.

Iinformasi yang perlu dinyatakan jelas pada label adalah sebagai berikut:

• Nama produk
• Nama dan alamat organisasi atau individu yang bertanggung jawab pada produk
• Asal produk
• Rincian lainnya sesuai dengan sifat barang yang ditentukan dalam Lampiran I Decree 43/2017/ND-CP dan dokumen legislatif terkait. Untuk rempah-rempah, informasi lainnya yang perlu dinyatakan didalam label adalah:
  • Jumlah
  • Tanggal pembuatan
  • Tanggal kadaluarsa
  • Jumlah bahan
  • Peringatan
  • Instruksi penggunaan dan instruksi penyimpanan

Informasi labeling tambahan lainnya dapat berupa kode, barcode, tanda kesesuaian standar, tanda kesesuaian dengan regulasi teknis, jika ada, dan harus memenuhi persyaratan seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-undang sesuai dengan jenis barang.

3.4 Circular No. 52/2015/TT-BYT

Regulations on State Inspection of Imported Food Safety and Applications and Procedures for Grant of Certificate of Export to Exported Food. Regulasi ini mengatur inspeksi pangan impor dengan melakukan perbandingan hasil inspeksi antara sertifikat hasil kesesuaian dengan regulasi, regulasi teknis nasional Viet Nam dan internasional. Metoda, dokumen yang diperlukan dan prosedur inspeksi dapat dilihat disini.

3.5 Decree No. 38/2012/ND-CP.

Detailing the implementation of a number of articles of the law on food safety. Regulasi ini mengatur secara terperinci implementasi beberapa pasal dalam Law No. 55/2010/QH12 on Food Safety, yang mencakup beberapa ketentuan. Lebih rinci dapat dilihat disini.

3.6 Circular No. 12/2015/TT-BNNPTNT.

Guiding food safety inspection of imports of plant origin. Regulasi ini mengatur mengatur cara-cara pemeriksaan, tata cara dan tata cara pendaftaran dan pemeriksaan keamanan pangan untuk barang-barang asal tumbuhan yang digunakan sebagai pangan yang diimpor ke Vietnam. Terkait hal ini, impor barang asal tumbuhan yang digunakan untuk pangan harus mengajukan formulir pendaftaran pemeriksaan keamanan pangan.

3.7 Decision No. 2515/QD-BNN-BVTV.

Promulgation of Viet Nam’s list of HS Codes of commodities required to undergo plant quarantine. Regulasi ini menetapkan daftar kode HS komoditi yang menjalani karantina tumbuhan.

3.8 Circular 33/2014/TT-BNNPTNT.

On procedures for plant quarantine for import, export, transit and post-import of articles subject to plant quarantine. Updated by 34/2018/TT-BNNPTNT. Edaran ini mengatur tentang karantina tumbuhan dalam kegiatan impor, ekspor, transit atau pasca-impor yang melibatkan barang-barang yang dikenai sebagai karantina tumbuhan. Tahap inspeksi dan prosedur karantina dapat dilihat disini.

3.9 Circular No. 50/2016/TT-BYT.

Regulation on Maximum Residue Levels of Pesticide in Food. Regulasi ini mengatur batas maksimum residu pestisida untuk produk pangan domestik dan impor. Secara umum, MRLs residu pestisida untuk lada dan rempah-rempah berdasarkan bagian dari morfologi tanaman adalah sebagai berikut:

Pepper.

Rempah-rempah.

Spices of fruits and berries

Spices of roots and rhizomes

Spices, seeds

Dried spice vegetable

Spice vegetable

4. Standar.

Lada.

• TCVN 9683:2013 (ISO 5564:1982) Black pepper and white, whole or ground – Determination of piperine content – Spectrophotometric method
• TCVN 4045: 1993 Pepper – Test method
• TCVN 4829: 2001 (ISO 6579: 1993) Microbiology – General guidance on salmonella detection method
• TCVN 4830 – 89 (ISO 6888 : 1983) Microbiology. General guidelines for counting Staphylocuccus aureus
• TCVN 4882: 2001 (ISO 4831: 1991) Microbiology – General guidelines for coliform quantification
• TCVN 4889 – 89 (ISO 948: 1980) Spices – Sampling
• TCVN 4891 – 89 (ISO 927: 1982) Spices – Determining the content of exotic quality
• TCVN 5103 – 90 (ISO 5498 : 1981)  Agricultural products – Determination of crude fiber content – General method
• TCVN 5484: 2002 (ISO 930: 1997) Spices – Determination of insoluble ash in acid
• TCVN 5486: 2002 (ISO 1108: 1992) Spices – Determination of non-volatile ether extracts
• TCVN 6846: 2001 (ISO 7251: 1993) Microbiology – General guideline for presumptive E. Coli
• TCVN 6848: 2001 (ISO 4832: 1991) Microbiology – General guidelines for quantitative coliform – Colony count technique
• TCVN 7038: 2002 (ISO 928: 1997) Spices – Determination of total ash content
• TCVN 7039: 2002 (ISO 6571: 1984) Spices and herbs – Determination of volatile oil content
• TCVN 7040: 2002 (ISO 939: 1980) Spices – Determination of moisture – Distilling method
• Decision 178/1999/QDD-TTg Promulgating the Regulation on the Labeling of Goods to be Circulated in the Country and Export as well as Import Goods

Vanili

• TCVN 11453-1:2016 (ISO 5565-1:1999) Vanilla [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames]- Part 1: Specification

Kayu manis (Cinnamon)

• TCVN 3230:1990 Cinnamon for Export

Jahe (Ginger)

• TCVN 10742:2015 Ginger

Kunyit (Turmeric)

• TCVN 8959:2011 Turmeric, whole or ground (powdered) - specification
• TCVN 9679:2013 Turmeric - Determination of colouring power - Spectrophotometric method

Adas (Star anise)

• TCVN 8852:2011 Star anise

5. Lembaga Berwenang.

1. The Ministry of Health

The Ministry of Health Viet Nam adalah Lembaga Pemerintah yang memiliki tugas penyelenggaraan negara yaitu merumuskan dan menerapkan tindakan karantina kesehatan, keamanan pangan dan perdagangan luar negeri.

2. The Ministry of Agriculture and Rural Development 

The Ministry of Agriculture and Rural Development Viet Nam bertanggung jawab terhadap implementasi standar pada produk pertanian, merumuskan dan menerapkan tindakan Sanitary and Phytosanitary, memastikan keamanan pangan dan perdagangan luar negeri.

3. The Ministry of Industry and Trade

The Ministry of Industry and Trade Viet Nam adalah Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada pertumbuhan, promosi, tata kelola, regulasi, pengelolaan dan pertumbuhan industri dan perdagangan

4. Plant Protection Department, Ministry of Agriculture and Rural Development

Plant Protection Department memiliki tugas melakukan perlindungan tumbuhan, karantina tumbuhan, dan obat-obatan perlindungan tumbuhan. Departemen tersebut juga bertugas melakukan desinfeksi barang ekspor-impor; mengatur distribusi dan pasokan bahan perlindungan tanaman dan karantina.

5. Viet Nam Food Administration (VFA)

Viet Nam Food Administration (VFA) membantu Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan negara terkait dengan keamanan pangan dalam negeri dan pangan impor yang beredar di Viet Nam.

6. Informasi Lainnya.

• Viet Nam Trade Information Portal
• The Library of Law
• Vietnam Pepper Association
• Viet Nam Black Pepper

Diterbitkan pada  22 Jun 2022