Ekspor Produk Produk Perikanan ke Jepang

Persyaratan mutu produk perikanan di Jepang diatur dengan beberapa undang-undang, regulasi serta standar, pengaturan ini berlaku untuk semua produk perikanan, baik produksi dalam negeri maupun produk impor dari negara lain.

1. Kode HS.

Produk perikanan yang diatur undang-undang.

Kategori	Kode HS	Deskripsi	Regulasi
Udang (Shrimps)	0306.11,21	Lobster batu dan udang laut lainnya (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	Act on the Protection of Fishery Resources Food Sanitation Act Quarantine Act JAS Law
	0306.12,22	Lobster (Homarus spp.)
	0306.13,23	Shrimps and prawns
	0306.19-010, 0306.29-110,210	Other shrimps
Kepiting (Crabs)	0306.14-010,0306.24-110	King crabs
	0306.14-020,0306.24-121,129	Snow crabs (Chionoecetes spp.)
	0306.14-030,0306.24-130	Swimming crabs (Portunus spp.)
	0306.14-040,0306.24-140	Horsehair crabs
	0306.14-090,0306.24-150,190,200	Other crabs
Tunas (of the genus Thunnus)	0302.31,0303.41	Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)	Food Sanitation Act Quarantine Act JAS Law
	0302.32,0303.42	Yellowfin tunas (Thunnus albacares)
	0302.33,0303.43	Skipjack or stripe-bellied bonito
	0302.34,0303.44	Bigeye tunas (Thunnus obesus)
	0302.35,0303.45	Bluefin tunas (Thunnus thynnus)
	0302.39,0303.49	Other
	0302.36,0303.46	Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)
	0304.19,29	Tunas (of the genus Thunnus), fillets
	0304.99.991,994,999	Fish meat of tunas Note)
Telur ikan (Fish roes)	0302.70-010,0303.80-010	Hard roes of Nishin (fresh, chilled, fronzen)	Food Sanitation Act Quarantine Act JAS Law
	0305.20-010	Hard roes of Nishin (dried, smoked, salted or in brine)	Food Sanitation Act JAS Law
	1604.20-011,012	Hard roes of Nishin (prepared)
	0302.70-020,0303.80-020	Hard roes of Tara (fresh, chilled, fronzen)	Food Sanitation Act JAS Law
	0305.20-020	Hard roes of Tara(dried, smoked, salted or in brine)	Food Sanitation Act JAS Law
	1604.20-015	Hard roes of Tara (prepared)
	0305.20-030	Hard roes of Salmonidae (dried, smoked, salted or in brine)	Food Sanitation Act JAS Law
	0305.20-040	Nishin roes on the tangles (dried, smoked, salted or in brine)	Food Sanitation Act JAS Law
	0302.70-090,0303.80-090	Other fish roe (fresh, chilled, fronzen)	Food Sanitation Act Quarantine Act JAS Law
	0305.20-090	Other fish roes (dried, smoked, salted or in brine)	Food Sanitation Act JAS Law
	1604.20-019	Other fish roes (prepared)	Food Sanitation Act JAS Law
	1604.30-010	Ikura
	1604.30-090	Caviar and caviar substitutes
Makanan Laut Olahan (Processed seafood)	0305.59-010	Dried fish (Salmonidae)	Food Sanitation Act JAS Law
	0305.59-020	Dried fish, Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. and Merluccius spp.), Buri (Seriola spp.), Aji (Trachurus spp. and Decapterus spp.) and Samma (Cololabis spp.)
	0305.59-090	Dried fish (other)
	1604.20-020	Other prepared fish	Food Sanitation Act JAS Law
Molluscs	0305.51,0305.59-100	Octopus (Octopus spp.)	Food Sanitation Act JAS Law
	0305.59-200	Octopus (Octopus spp.) prepared

Pada kelompok ikan di atas juga termasuk beberapa produk perikanan atau makanan laut olahan.

2. Undang-undang Produk Perikanan.

Undang-undang yang mengatur produk perikanan terdiri dari:

Undang-undang Perlindungan Sumber Daya Perikanan (Act on the Protection of Fishery Resources)
Undang-undang Sanitasi Panagan (Food Sanitation Act)
Undang-undang Karantina (Quarantine Act)
Undang-undang Standar Pertanian Jepang (JAS Law)

2.1 Undang-undang Perlindungan Sumber Daya Perikanan (Act on the Protection of Fishery Resources)

Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pembudidayaan sumber daya perikanan, untuk mempertahankan masa depan, dan dengan demikian berkontribusi pada pengembangan perikanan. ecara garis besar, undang-undang ini berisi:

Perlindungan Sumber Daya Perikanan
Penelitian Sumber Daya Perikanan
Ketentuan Lain-Lain
Ketentuan Pidana

2.2 Undang-Undang Sanitasi Pangan (Food Sanitation Act)

Undang-undang ini mempunyai tujuan untuk mencegah bahaya sanitasi akibat makan dan minum dengan menerapkan peraturan dan tindakan lain yang diperlukan, untuk memastikan kesehatan masyarakat, keamanan pangan dan dengan demikian untuk melindungi kesehatan masyarakat. Secara garis besar, undang-undang ini berisi:

Makanan dan Aditif
Peralatan, Wadah dan Kemasan
Pelabelan dan Iklan
Standar Jepang tentang Aditif Makanan
Panduan, Pemantauan dan Bimbingan
Inspeksi
Lembaga Penilai Kesesuaian yang Terdaftar
Kewajiban Pelaku Usaha
Ketentuan lainnya yang terkait

2.3 Undang-Undang Karantina (Quarantine Act).

Undang-undang ini mempunyai tujuan untuk mencegah patogen penyebab penyakit menular (bukan asli Jepang) memasuki negara Jepang melalui kapal laut atau pesawat terbang serta untuk memastikan telah dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyakit menular lainnya yang melibatkan kapal atau pesawat terbang. Secara garis besar, undang-undang ini menetapkan tentang:

Karantina
Kewenangnan Kepala Lembaga Karantina
Ketentuan Lain-lain

2.4 Undang-undang Standar Pertanian Jepang (Act on Japanese Agricultural Standards).

Undang-undang ini mempunyai tujuan untuk menerapkan standar yang tepat dan rasional di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta untuk memastikan bahwa sertifikasi dan pengujian dilakukan dengan tepat, dan untuk meningkatkan kualitas produk pertanian, kehutanan dan perikanan.Secara garis besar, undang-undan ini menetapkan tentang:

Pemberlakuan Standar Pertanian Jepang
Pemeringkatan berdasarkan Standar Pertanian Jepang
Pengujian Sesuai dengan Standar Pertanian Jepang
Kualitas Pelabelan untuk Produk Pertanian dan Kehutanan, tidak termasuk Makanan dan Minuman
Ketentuan lainnya yang terkait

3. Regulasi Produk Perikanan.

Regulasi yang diterapkan pada produk perikanan:

3.1 Regulasi Tentang Aditif.

Ikan segar, termasuk tuna ekor kuning, dsb., tidak boleh ditambahkan “carbon dioxide” menurut Undang-undang Sanitasi Pangan (Food Sanitation Act).
Produk budi daya ikan laut kadang kadang diperbolehkan mengandung bahan antibiotik atau antimikrobal yang digunakan untuk meningkatkan produksi dengan dikonfirmasi untuk memenuhi spesifikasi standar di Jepang. Misalnya, menganudng hanya 0.10 ppm antibiotik oxytetracycline.
Diantara produk perikanan laut, “Globe Fish” harus melampirkan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh badan berwenang di negara pengekspor, yang harus mencantumkan species dan lokasi penagkapan sebagai bagian dari notifikasi impor.
Jika setelah pemeriksaan ternyata perlu dilakukan inspeksi, seorang inspektur akan melakukan pemeriksaan di tempat. Jika pemeriksaan berhasil diselesaikan sepenuhnya, pemberitahuan impor pangan akan dicap "Lulus"; jika ditolak, importir akan diinstruksikan untuk mengambil tindakan baik untuk menghancurkan atau mengirim kembali.
Spesifikasi makanan beku diberlakukan untuk fillet ikan beku dan kerang kupas untuk sashimi, yang menetapkan jumlah basil per spesimen 1 gram 100.000 atau kurang dan kolonbasilus negatif.
Produk perikanan laut olahan yang dibekukan setelah proses panas (makanan beku yang diproses setelah pemanasan) harus memiliki 3.000.000 atau kurang basil per 1 (satu) gram spesimen dan Escherichia-Coli (E-coli) harus negatif.
Produk perikanan laut kering, asin, dan olahan lainnya harus memenuhi standar aditif, termasuk bahan pengawet, dll.

3.2 Prosedur Inspeksi menurut Undang-Undang Sanitasi Pangan.

Importir wajib menyerahkan dua salinan pemberitahuan impor kepada divisi Inspeksi Sanitasi Pangan di Stasiun Karantina untuk tempat impor berdasarkan Undang-Undang Sanitasi Pangan.
Jika tidak ditemukan masalah setelah dilakukan pemeriksaan dan inspeksi di stasiun karantina, pemberitahuan akan dicap "Lulus" dan salinannya akan dikembalikan ke importir.

3.3 Regulasi Tentang Alergi.

Pencegahan pada konsumen dengan alergi diberikan label sesuai dengan Undang -Undang Sanitasi Pangan.
Pelabelan bahan wajib untuk produk yang mengandung udang/kepiting dan produk yang mengandung telor salmon.
Ada 2 Pembagian Pelabelan, yaitu wajib pelabelan dan penganjuran pelabelan
Wajib pelabelan, apabila komposisi barang mengandung antara lain: telur, susu, gandum, udang, kepiting, mie, soba kacang tanah, dll
Sedangkan penganjuran pelabelan, apabila komposisi barangna mengandung, antara lain : Bearded Clam, cumi-cumi, telur salmon, jeruk, buah kiwi, daging sapi, kacang kedelai, ayam, pisang, babi, persik, ubi, dll

4. Standar Perikanan.

4.1 Standar Pertanian Jepang.

Standar produk perikanan mengacu pada Sistem Standar Pertanian Jepang (Japan Agricutural Standard System):

Mutu Pelabelan (Quality Labeling)
Nama pangan dan negara asal ikan segar serta nama bahan baku, jumlah kandungan, pabrik pembuat, tanggal pembuatan, dan cara pengawetan produk olahan perikanan laut harus dicantumkan pada label: Penempelan tanda JAS (Affixation of JAS mark)
Tanda JAS dapat dibubuhkan dengan mendaftar ke organisasi sertifikasi terdaftar JAS setelah izin bea cukai untuk produk laut termasuk ikan, daging, ham, sosis, dll.
Penggunaan merek JAS merupakan kebijaksanaan produsen (importir) dan tidak wajib. Produk olahan laut termasuk pasta ikan rebus yang dikemas khusus, bulu babi olahan, bumbu penyedap rasa, bulu babi campur dan diberi bumbu, Kezuribushi (serutan bonito kering), ham dan sosis ikan, kamaboko (pasta ikan rebus rasa), sarden kecil kering, dll.

4.2 Standar Produk Perikanan - Undang-Undang Sanitasi Pangan.

Persyaratan Produk Perikanan menurut Undang-Undang Sanitasi Pangan:

Produk	Standard (Persyaratan)
Fish cake	Coliformgroup:Negative(excludingfishcake)(B.G.L.Bculturemediummethodin1gx3) Potassium nitrate: 0.050g/kg or less (However, fish sausage and fish ham)
Salmon roe, Salted salmon roe Cod roe	Potassium nitrate: 0.050g/kg or less
Frozen boiled octopus	Bacterial count: 100,000/g or less (standard surface plate method) Coliform group: Negative (desokishicorratculture medium method in 0.01gx2)
Oyster for eating raw	Bacterial count: 50,000/g or less (standard surface plate method) Most probable number of E.Coli: 230/100g or less (EC culture medium method)
Frozen seafood for eating raw	Bacterial count: 100,000/g or less (standard surface plate method) Coliform group: Negative (desokishicorratculture medium method in 0.01gx2)
Niboshi fish	Klik untuk lihat Standar dan Standar Teknis untuk Inspeksi

5. Prosedur.

Bagan berikut menggambarkan prosedur impor. Eksportir Indonesia disarankan untuk berkomunikasi dengan importir di Jepang terkait dengan prosedur berikut.

Sumber: Ministry of Health, Labour and Welfare
* Import food inspection following notification, conducted by MHLW Quarantine Stations according to the annual plan.

6. Lembaga Berwenang.

Food Sanitation Act
	Inspection and Safety Division, Department of Food Safety, Pharmaceutical and Food Safety Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare	TEL: +81-3-5253-1111 http://www.mhlw.go.jp
Act on the Protection of Fishery Resources (Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery)
	1-2-1,Kasumigaseki,Chiyoda-ku,Tokyo 100-8950,Japan.	TEL : 03-3502-8111 https://www.maff.go.jp/e/
Quarantine Act (Ministry of Health, Labour and Welfare)
	1-2-2 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo, 100-8916 Japan	Tel: 03-5253-1111 https://www.mhlw.go.jp/english/

7. Informasi Lainnya.

Diterbitkan pada 25 Jul 2022