Ekspor Produk Perikanan ke Jepang

Persyaratan mutu produk perikanan di Jepang diatur dengan beberapa undang-undang, regulasi serta standar, pengaturan ini berlaku untuk semua produk perikanan, baik produksi dalam negeri maupun produk impor dari negara lain.

1. Kode HS.

Produk perikanan yang diatur undang-undang.

Kategori	Kode HS	Deskripsi	Regulasi
Udang (Shrimps)	0306.11,21	Lobster batu dan udang laut lainnya (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)	Act on the Protection of Fishery Resources Food Sanitation Act Quarantine Act JAS Law
	0306.12,22	Lobster (Homarus spp.)
	0306.13,23	Shrimps and prawns
	0306.19-010, 0306.29-110,210	Other shrimps
Kepiting (Crabs)	0306.14-010,0306.24-110	King crabs
	0306.14-020,0306.24-121,129	Snow crabs (Chionoecetes spp.)
	0306.14-030,0306.24-130	Swimming crabs (Portunus spp.)
	0306.14-040,0306.24-140	Horsehair crabs
	0306.14-090,0306.24-150,190,200	Other crabs
Tunas (of the genus Thunnus)	0302.31,0303.41	Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)	Food Sanitation Act Quarantine Act JAS Law
	0302.32,0303.42	Yellowfin tunas (Thunnus albacares)
	0302.33,0303.43	Skipjack or stripe-bellied bonito
	0302.34,0303.44	Bigeye tunas (Thunnus obesus)
	0302.35,0303.45	Bluefin tunas (Thunnus thynnus)
	0302.39,0303.49	Other
	0302.36,0303.46	Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)
	0304.19,29	Tunas (of the genus Thunnus), fillets
	0304.99.991,994,999	Fish meat of tunas Note)
Telur ikan (Fish roes)	0302.70-010,0303.80-010	Hard roes of Nishin (fresh, chilled, fronzen)	Food Sanitation Act Quarantine Act JAS Law
	0305.20-010	Hard roes of Nishin (dried, smoked, salted or in brine)	Food Sanitation Act JAS Law
	1604.20-011,012	Hard roes of Nishin (prepared)
	0302.70-020,0303.80-020	Hard roes of Tara (fresh, chilled, fronzen)	Food Sanitation Act JAS Law
	0305.20-020	Hard roes of Tara(dried, smoked, salted or in brine)	Food Sanitation Act JAS Law
	1604.20-015	Hard roes of Tara (prepared)
	0305.20-030	Hard roes of Salmonidae (dried, smoked, salted or in brine)	Food Sanitation Act JAS Law
	0305.20-040	Nishin roes on the tangles (dried, smoked, salted or in brine)	Food Sanitation Act JAS Law
	0302.70-090,0303.80-090	Other fish roe (fresh, chilled, fronzen)	Food Sanitation Act Quarantine Act JAS Law
	0305.20-090	Other fish roes (dried, smoked, salted or in brine)	Food Sanitation Act JAS Law
	1604.20-019	Other fish roes (prepared)	Food Sanitation Act JAS Law
	1604.30-010	Ikura
	1604.30-090	Caviar and caviar substitutes
Makanan Laut Olahan (Processed seafood)	0305.59-010	Dried fish (Salmonidae)	Food Sanitation Act JAS Law
	0305.59-020	Dried fish, Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. and Merluccius spp.), Buri (Seriola spp.), Aji (Trachurus spp. and Decapterus spp.) and Samma (Cololabis spp.)
	0305.59-090	Dried fish (other)
	1604.20-020	Other prepared fish	Food Sanitation Act JAS Law
Molluscs	0305.51,0305.59-100	Octopus (Octopus spp.)	Food Sanitation Act JAS Law
	0305.59-200	Octopus (Octopus spp.) prepared

Pada kelompok ikan di atas juga termasuk beberapa produk perikanan atau makanan laut olahan.

2. Undang-undang Produk Perikanan.

Undang-undang yang mengatur produk perikanan terdiri dari:

Undang-undang Perlindungan Sumber Daya Perikanan (Act on the Protection of Fishery Resources)
Undang-undang Sanitasi Panagan (Food Sanitation Act)
Undang-undang Karantina (Quarantine Act)
Undang-undang Standar Pertanian Jepang (JAS Law)

2.1 Undang-undang Perlindungan Sumber Daya Perikanan (Act on the Protection of Fishery Resources)

Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pembudidayaan sumber daya perikanan, untuk mempertahankan masa depan, dan dengan demikian berkontribusi pada pengembangan perikanan. ecara garis besar, undang-undang ini berisi:

Perlindungan Sumber Daya Perikanan
Penelitian Sumber Daya Perikanan
Ketentuan Lain-Lain
Ketentuan Pidana

2.2 Undang-Undang Sanitasi Pangan (Food Sanitation Act)

Undang-undang ini mempunyai tujuan untuk mencegah bahaya sanitasi akibat makan dan minum dengan menerapkan peraturan dan tindakan lain yang diperlukan, untuk memastikan kesehatan masyarakat, keamanan pangan dan dengan demikian untuk melindungi kesehatan masyarakat. Secara garis besar, undang-undang ini berisi:

Makanan dan Aditif
Peralatan, Wadah dan Kemasan
Pelabelan dan Iklan
Standar Jepang tentang Aditif Makanan
Panduan, Pemantauan dan Bimbingan
Inspeksi
Lembaga Penilai Kesesuaian yang Terdaftar
Kewajiban Pelaku Usaha
Ketentuan lainnya yang terkait

2.3 Undang-Undang Karantina (Quarantine Act).

Undang-undang ini mempunyai tujuan untuk mencegah patogen penyebab penyakit menular (bukan asli Jepang) memasuki negara Jepang melalui kapal laut atau pesawat terbang serta untuk memastikan telah dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyakit menular lainnya yang melibatkan kapal atau pesawat terbang. Secara garis besar, undang-undang ini menetapkan tentang:

Karantina
Kewenangnan Kepala Lembaga Karantina
Ketentuan Lain-lain

2.4 Undang-undang Standar Pertanian Jepang (Act on Japanese Agricultural Standards).

Undang-undang ini mempunyai tujuan untuk menerapkan standar yang tepat dan rasional di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta untuk memastikan bahwa sertifikasi dan pengujian dilakukan dengan tepat, dan untuk meningkatkan kualitas produk pertanian, kehutanan dan perikanan.Secara garis besar, undang-undan ini menetapkan tentang:

Pemberlakuan Standar Pertanian Jepang
Pemeringkatan berdasarkan Standar Pertanian Jepang
Pengujian Sesuai dengan Standar Pertanian Jepang
Kualitas Pelabelan untuk Produk Pertanian dan Kehutanan, tidak termasuk Makanan dan Minuman
Ketentuan lainnya yang terkait