Ekspor Produk Perhiasan ke Jepang

1. Kategori Perhiasan.

Perhiasan dikelompokan dalam tiga kategori:

• Perhisanan (Jewelry): Perhiasan mengacu pada ornamen pribadi yang terbuat dari logam mulia (emas, perak, dan platinum). Ornamen pribadi yang dimaksud adalah barang-barang kecil yang dikenakan pada tubuh, seperti cincin, gelang, kalung, anting-anting, klip, peniti, dan kancing manset.
• Batu Berwarna (Colored stones):  Batu berwarna dikategorikan menjadi “batu mulia” dan “batu semi mulia”. Tidak ada definisi yang jelas untuk kedua kategori tersebut, tetapi rubi, safir, dan zamrud umumnya diklasifikasikan sebagai tiga batu mulia utama. Batu berwarna lainnya disebut sebagai batu semi mulia. Contoh batu semi mulia termasuk garnet, amethyst, dan turquoise.
• Aksesoris (accessories): Aksesoris yang dimaksud adalah barang-barang ornamen pribadi yang tidak menggunakan logam mulia atau batu berwarna. Aksesoris diklasifikasikan sebagai "aksesoris dari logam tidak mulia" yang terbuat dari titanium atau baja tahan karat dan "aksesoris lainnya" yang terbuat dari bahan selain logam, seperti plastik.

2. Kode HS.

Kelompok kode HS untuk perhiasan yang diatur regulasi atau undang-undang:

3. Regulasi.

3.1 Regulasi Impor.

Pada prinsipnya, tidak ada regulasi khusus untuk impor perhiasan dan aksesoris. Namun, produk yang menggunakan spesies fauna dan flora liar tertentu (seperti gading atau karang) dapat dibatasi atau dilarang berdasarkan ketentuan Konvensi Washington (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES).

Impor berlian yang belum dipotong tunduk pada ketentuan Foreign Exchange and Foreign Trade Act di bawah program Internasional Kimberley Process Certificate.

Selain itu, Undang-Undang Tarif Kepabeanan melarang impor produk tiruan bermerek, dan barang-barang tersebut dapat disita atau dimusnahkan di pabean berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Importir bahkan dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda dan kurungan penjara.

3.2 Konvensi Washington (penggunaan spesies fauna dan flora liar tertentu).

Berdasarkan ketentuan Konvensi Washington, Foreign Exchange and Foreign Trade Act mengatur importasi spesies fauna dan flora liar yang tercantum dalam Lampiran Konvensi.

Ketentuan ini tidak hanya diberlakukan pada fauna dan flora liar itu sendiri tetapi juga berlaku untuk produk yang dibuat seluruhnya atau sebagian dari fauna dan flora liar tersebut.

(1) Konvensi Washington berlaku untuk tiga kategori spesies:  

• Semua spesies terancam punah: Perdagangan komersial spesies ini atau produk yang dibuat dari spesies ini dilarang. Perdagangan diperbolehkan secara pada kasus khusus seperti untuk tujuan akademis. Namun, diperlukan izin ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah pengekspor dan diperlukan persetujuan impor oleh Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. Contoh: gajah Asia (gajah India), gajah Afrika (tidak termasuk dari Botswana, Namibia, Afrika Selatan, dan Zimbabwe.)
• Semua spesies yang memerlukan regulasi internasional yang ketat untuk mencegah bahaya kepunahan: Importasi sepsies kelompok ini memerlukan regulasi internasional yang ketat untuk mencegah bahaya kepunahan.  Importir spesies atau produk yang dibuat dari anggota spesies (pada kelompok ini) arus menunjukkan kepada Otoritas Pabean Jepang sertifikat ekspor atau sertifikat ekspor ulang dari otoritas negara pengekspor. Beberapa spesies memerlukan konfirmasi terlebih dahulu oleh Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Contoh: Gajah Afrika (terbatas pada gajah dari Botswana, Namibia, Afrika Selatan, dan Zimbabwe) Semua spesies Antipatharia (karang hitam), helioporidae (karang biru), scleractinia (karang berbatu), tubiporidae (karang organ-pipa), milleporidae (karang api), dan stylasteridae.
• Semua spesies yang diidentifikasi oleh pihak mana pun sebagai subjek regulasi dan membutuhkan kerja sama pihak lain dalam pengendalian perdagangan: Importir dari setiap spesies atau produk yang dibuat dari anggota spesies kelompok ini  untuk tujuan komersial harus memberikan kepada pabean Jepang sertifikat ekspor dan sertifikat asal yang dikeluarkan oleh otoritas  negara pengekspor, atau sertifikat yang diberikan oleh otoritas pengelola negara pengekspor kembali bahwa: spesimen diproses di negara itu. Beberapa spesies perlu konfirmasi terlebih dahulu oleh Menteri Perekonomian, Perdagangan dan Industri. Contoh: Corallium elatius (karang merah muda), corallium japonicum (karang merah), corallium konojoi (karang putih), dan corallium secundum (karang mentah) dari China. Bahan dapat dibiakkan dan dibesarkan di penangkaran untuk tujuan komersial, atau yang diperoleh sebelum kesimpulan dari Konvensi diizinkan selama sertifikat oleh otoritas manajemen negara pengekspor untuk itu diberikan. Diutamakan mengimpor logam mulia dan perhiasan yang mengandung gading, koral dan spesies tertentu lainnya mencantumkan nama ilmiah pada faktur.

(2) Import Trade Control Order of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act  (Under the Kimberley Process Certificate System)

• Sejak Januari 2003, importir berlian Jepang yang belum dipotong harus menunjukkan "Sertifikat Proses Kimberley (KPCS)," yang dikeluarkan oleh eksportir. Sertifikat (KPCS), dilembagakan di bawah program Proses Kimberley internasional untuk menghentikan perdagangan berlian yang tidak patut, hasil dari yang telah digunakan untuk membiayai konflik di Afrika. Sekarang ada 70 atau lebih negara anggota KPCS. Impor negara non-anggota dilarang di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB. Selain itu, standar sukarela industri menetapkan bahwa faktur untuk berlian yang belum dipotong dan perhiasan berlian harus menyertakan sumpah tertulis.

Untuk informasi lebih lanjut tentang konten spesifik dan penerapannya klasifikasi, dapat menghubungi Divisi Perizinan Perdagangan, Departemen Perdagangan dan Kontrol, Perdagangan dan Ekonomi Biro Kerjasama, Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian.

3.3 Peraturan dan Persyaratan Prosedur pada Saat Penjualan.

Penjualan logam mulia dan perhiasan tunduk pada ketentuan:

• Undang-undang Terhadap Premi yang Tidak Dapat Dijustifikasi dan Representasi yang Menyesatkan.
• Berbagai undang-undang kekayaan intelektual (UU Merek Dagang, Undang-Undang Desain, Persaingan Tidak Sehat Undang-Undang Pencegahan, dll.) yang mengatur produk yang melanggar merek dagang, hak desain, dan hak kekayaan intelektual lainnya.

(1) Undang-undang Bertindak Melawan Premi yang Tidak Dapat Dibenarkan dan Representasi yang Menyesatkan

Undang-undang melarang segala bentuk pelabelan yang tidak benar, berlebihan, atau palsu yang menyesatkan konsumen tentang sifat atau kualitas produk. Badan Urusan Konsumen dapat meminta dokumentasi dasar rasional untuk pelabelan yang membuat klaim kualitas dll. Jika importir atau reseller tidak dapat melakukannya, klaim tersebut dianggap sebagai bentuk pelabelan yang tidak tepat. Pelabelan yang tidak jelas atau membingungkan yang membuat sulit untuk membedakan negara asal yang sebenarnya adalah juga dilarang dan disebut sebagai bentuk pelabelan yang tidak tepat.

(2) Undang-undang tentang Konservasi Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah

Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum perlindungan untuk spesies yang dianggap dalam bahaya kepunahan.

Produk yang dibuat dari spesies tertentu, yang ditetapkan sebagai spesies yang diidentifikasi secara khusus untuk dilindungi, tidak boleh dijual atauditransfer di Jepang. Namun, spesies yang dibesarkan untuk tujuan komersial dapat didistribusikan di Jepang, selama prosedur pendaftaran yang benar pada Menteri Lingkungan Hidup telah diselesaikan.

Registrasi prosedur berlangsung di Pusat Penelitian Satwa Liar Jepang, sebuah organisasi pendaftaran yang secara resmi ditunjuk olehKementerian Lingkungan Hidup.

(3) Undang-undang tentang Transaksi Komersial Tertentu

Penjualan produk, hak, dan layanan kepada konsumen umum melalui transaksi komersial tertentu seperti surat penjualan pesanan atau penjualan dari pintu ke pintu tunduk pada ketentuan Undang-Undang tentang Transaksi Komersial Tertentu.

Transaksi komersial yang ditentukan di bawah Undang-undang ini meliputi: (i) penjualan dari pintu ke pintu, (ii) penjualan pesanan melalui pos, (iii) pemasaran dan penjualan jarak jauh, (iv) penjualan berantai (multilevel marketing), (v) transaksi penyediaan layanan berkelanjutan yang spesifik, dan (vi) penjualan transaksi yang menawarkan peluang bisnis.

Penjualan pesanan melalui pos mencakup penjualan Internet dan iklan komersial dengan-mail (informasi yang ditautkan ke URL).

Untuk memberikan informasi yang akurat kepada konsumen, dalam penjualan pesanan melalui pos, operator wajib mencantumkan informasi berikut dalam iklannya: (i) harga jual, (ii) jangka waktu dan metoda pembayaran, (iii) tanggal pengiriman, (iv) klausul yang terkait dengan sistem pengembalian, (v) dan nama, alamat, dan nomor telepon operator.

Undang-undang ini juga melarang iklan yang mengandung pernyataan palsu atau dilebih-lebihkan.

4. Pelabelan.

4.1 Pelabelan Berdasarkan Regulasi.

Di bawah Undang-undang tentang Promosi Pemanfaatan Secara Efektif Sumber Daya, (Act on the Promotion of Effective Utilization of Resources,).

Wadah dan kemasan tertentu tunduk pada ketentuan tanda pengenal (identifier) pelabelan, untuk mempromosikan koleksi yang disortir.

Ketika kertas atau plastik digunakan sebagai bahan pengemas untuk pembungkus produk, atau untuk label, kemasan eksternal atau di tempat lain, tanda pengenal material harus ditampilkan setidaknya pada satu tempat di sisi wadah dengan informasi  tentang pengguinaan  bahan.    

Contoh Representasi Kemasan.

Kemasan Luar (External)	Kemesan Individu

4.2 Pelabelan Sukarela Industri.

(1) Hallmark by Japan Mint (Ciri khas oleh Japan Mint)

Japan Mint melakukan pengujian mutu produk logam mulia dengan sistem verifikasi penilaian atas permintaan dari produsen produk logam dan distributor. Kode sertifikasi, disebut sebagai “Hallmark,” dicap pada produk yang lulus uji untuk menunjukkan tingkat kemurnian logam yang digunakan.

Sistem ini bersifat sukarela, tetapi penandaan perhiasan di Jepang dengan cara ini telah menjadi praktik standar. Perhiasan yang dibuat di negara maju lainnya juga memiliki semacam tanda kandungan logam, tetapi tidak ada standar yang konsisten dan diakui secara internasional untuk logam mulia.

Contoh label Hallmark:

Alamat:

• Departemen Manajemen Operasi, Cabang Tokyo, Japan Mint TEL: +81-3-3987-3136 http://www.mint.go.jp

(2) Quality Marking by the Japan Jewellery Association (Penandaan Mutu oleh Asosiasi Perhiasan Jepang)

Asosiasi Perhiasan Jepang telah melembagakan sistem penandaan mutu. Hal ini dilakukan untuk menjamin mutu (isi dari logam mulia) logam mulia. Pada sistem ini, tanggung jawab pemberi label (anggota Asosiasi) didefinisikan secara jelas dengan mencap merek dagang terdaftar dan pemberi label tanda identifikasi. Tanda mutu boleh dicantumkan secara sukarela oleh pemberi label yang terdaftar pada Komite Penandaan Mutu Asosiasi Perhiasan Jepang.

Contoh Tanda Mutu Perhiasan.

Alamat:

• Asosiasi Perhiasan Jepang TEL: +81-3-3835-8567 https://jja.ne.jp/ 

(3) Voluntary standards on appraisals (Standar sukarela dalam penilaian)

Asosiasi Laboratorium Gemologi Jepang (AGL) dan Asosiasi Perhiasan Jepang (JJA) menetapkan “Aturan untuk definisi dan metode penamaan batu permata dan bahan yang digunakan untuk aksesori fesyen” dan memberikan nama mineral, nama material, dan nama batu permata untuk dijelaskan dalam penilaian mereka (tertulis pernyataan pendapat ahli gemologi).

Dalam hal ini, mereka megungkapkan informasi sesuai dengan "pengungkapan komentar” untuk menginformasikan kepada konsumen fakta perbaikan dan perubahan warna dan tampilan selain pemotongan dan pemolesan.

Anggota Asosiasi Perhiasan Jepang perlu menjelaskan informasi tersebut dalam surat jaminan. Penjualan panitera juga berkewajiban untuk memberi tahu pelanggan tentang fakta-fakta ini ketika menjelaskan produk untuk tujuan penjualan.

Asosiasi Perhiasan Jepang telah melembagakan pedoman etika mengenai transaksi di industri ini.

Alamat:

• Asosiasi Perhiasan Jepang  TEL: +81-3-3835-8567 http://www.jja.ne.jp
• Asosiasi Laboratorium Gemologi Jepang TEL: +81-3-3835-8267 http://www.agl.jp

(4) Warning Displays by the Japan Jewellery Association (Tampilan Peringatan oleh Asosiasi Perhiasan Jepang)

Di Jepang, Undang-undang Tanggung Jawab Produk diberlakukan untuk menetapkan tanggung jawab atas kompensasi produsen. Jika terjadi masalah pada kehidupan manusia, tubuh atau properti yang disebabkan karena cacat produksi, importir bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh produk impor.

Dalam industri perhiasan, potensi risiko mungkin termasuk alergi kulit yang disebabkan oleh aksesori logam. Importir perlu mengambil tindakan yang hati-hati dalam menyiapkan instruksi manual dan indikasi peringatan. Asosiasi Perhiasan Jepang menyiapkan "kartu peringatan" untuk menarik perhatian pada alergi sebagai tindakan untuk Undang-undang Tanggung Jawab Produk.

5. Lembaga Berwenang.

• Divisi Perizinan Perdagangan, Departemen Pengawasan Perdagangan, Biro Perdagangan dan Kerjasama Ekonomi, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Telp: +81-3-3501-1511

• Divisi Kompensasi dan Operasi, Bea Cukai dan Biro Tarif, Kementerian Keuangan. Telp: +81-3-3581-4111

• Divisi Perdagangan Terkait Konsumen, Praktik Perdagangan Departemen, Komisi Perdagangan yang Adil Jepang. Telp: +81-3-3507-8800 http://www.caa.go.jp/

• Divisi Satwa Liar, Biro Konservasi Alam,Kementerian Lingkungan Hidup. Telp: +81-3-3581-3351 http://www.env.go.jp/

• Divisi Perdagangan Terkait Konsumen, Praktik PerdaganganDepartemen, Komisi Perdagangan yang Adil Jepang, Telp: +81-3-3501-1511 https://www.meti.go.jp/

6. Informasi Lainnya.

• Buku panduan Ekspor Ke Jepang Tahun 2011 Logam Mulia dan Perhiasan

Diterbitkan pada  24 Jul 2022