Regulasi Teknis dan Persyaratan Mutu

Ekspor Pangan Olahan ke Jepang

  • Berikut ini informasi persyaratan mutu dan regulasi teknis terkait produk yang akan diekspor ke Jepang.

1. Undang-undang Tentang Makanan Impor.

Regulasi utama untuk ekspor makanan ke Jepang adalah Undang-undang Sanitasi Pangan (Food Sanitation Law) yang diterapkan dengan tujuan untuk keamanan terkait dengan kesehatan dan untuk mencegah kejadian berulang pada masalah kesehatan. Selain itu perlu diperhatikan undang-undang lainnya yang dimaksudkan untuk keamanan tumbuhan dan hewan ternak di Jepang dalam hal ekspor (bahan) makanan. Oleh karena itu, importir Jepang atau eksportir Indonesia harus mengetahui regulasi apa yang diterapkan pada produk yang akan di ekspor.

Undang-undang Jepang tentang impor makanan.

 

Food Sanitation Law

Plant Protection Law

Domestic Animals Infectiuos Control

Foregin Exchange and Foreign Trade Act

Other

Sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, the, kopi kopi, herbal, rempah-rempah

V

V 1)

 

 

 

Daging dan daging olahan

V

 

V

 

 

Produk perikanan

V

 

 

 

 

Minuman keras

V

 

 

 

 

Beras, gandum, dsb.

V

V 1)

 

 

 

Garam

V

 

 

 

Undang-undang Industri Garam

Gula

V

 

 

 

Undang-undang Penyesuaian Harga Gula

Mentega, susu skim, dsb.

V

 

 

 

Undang-undang Tindakan Sementara tentangKompensasi Hargar untuk Produsen Susu untuk manufaktur

1) Tidak ternasuk yang diolah

Pangan Olahan
  • 1. Undang-undang Tentang Makanan Impor.
  • 2. Undang-undang Sanitasi Pangan (Food Saintation Act).
  • 2.1 Pemberitahuan Impor Kepada Badan Karantina.
  • 2.2 Keamanan Pangan.
  • 3. Undang-undang Pelabelan Makanan (Food Labeling Act).
  • 4. Persyaratan Umum, Spesifikasi dan Standar.
  • 4.1 Persyaratan Umum.
  • 4.2 Spesifikasi.
  • 4.3 Standar Manufaktur, Proses dan Persiapan Makanan.
  • 4.4 Standar Penyimpnan.
  • 5. Japanese Argicultural Standards untuk Makanan Olahan.
  • 6. Lembaga Berwenang.
  • 7. Informasi Lainnya.

Tautan Terkait