Persyaratan Wajib Hasil Hutan - Kanada   

Berikut adalah persyartan wajib secara hukum yang harus dipenuhi produk hasil hutan untuk masuk pasar Kanada:
Persyaratan UU/Peraturan/Pedoman Keterangan
Kesehatan tumbuhan dari produk kayu non-olahan Arahan Kebijakan CFIA Directive D-02-12: Persyaratan impor kayu non-olahan dan produk kayu non-propagatif lainnya, kecuali bahan kemasan kayu solid, dari semua kawasan kecuali daratan AS
 
 
  • Directive D-02-12 berfokus pada persyaratan impor kesehatan tumbuhan untuk balak, kayu gergajian non-tropis dan tropis, kayu dengan kulitnya, serpih kayu, serpih kulit kayu, produk bambu, item kayu dekoratif, dan kayu kerucut kering dari negara-negara selain AS
  • Klik tautan ke arahan tersebut untuk memperoleh informasi lebih lanjut.
Pencegahan impor ilegal untuk hasil hutan yang dipanen Undang-Undang (UU) Pelestarian Satwa Liar dan Tanaman serta Pengaturan Perdagangan Antarprovinsi dan Antarnegara (WAPPRIITA)
 
  • WAPPRIITA disusun untuk dua tujuan berikut ini: menegakkan aturan konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam (CITES) di Kanada dan mengendalikan impor spesies yang tidak terdaftar di CITES dan diperoleh secara ilegal. UU ini dilaksanakan oleh Environment Canada.
Pencegahan hama di Kanada UU Perlindungan Tanaman
  • Tujuan UU ini adalah melindungi sektor pertanian dan kehutanan serta perekonomian Kanada, dengan mencegah impor, ekspor, dan penyebaran hama di Kanada. Banyak arahan kebijakan yang diturunkan dari UU ini (termasuk mengenai impor dan ekspor) dan mengatur berbagai sektor, termasuk kehutanan.
Bahan kemasan kayu Arahan Kebijakan CFIA Directive D-98-08: Persyaratan masuk untuk bahan kemasan kayu ke Kanada
 
  • Directive D-98-08 (yaitu tentang bahan kemasan kayu) merupakan salah satu arahan kebijakan yang berlaku berdasarkan UU Perlindungan Tanaman. Arahan ini menyoroti persyaratan untuk mengimpor terap kayu, pelat, krat, atau bahan kemasan kayu lainnya dari negara-negara selain AS. Arahan ini berlaku untuk bahan kemasan kayu yang terbuat dari kayu atau produk kayu (tidak termasuk produk kertas) yang menopang dan melindungi atau mengangkut komoditas.
  • Beberapa jenis bahan kemasan kayu tidak termasuk dalam arahan ini. Silakan merujuk ke tautan yang telah disediakan untuk informasi lebih terperinci.
Keselamatan Produk Konsumen UU Keselamatan Produk Konsumen Kanada (CCPSA)
UU Produk Berbahaya (HPA)
  • CCPSA berlaku untuk banyak jenis produk, termasuk produk rumah tangga yang dibuat, diimpor, diiklankan, atau dijual di Kanada.
  • Ada lima ketentuan utama dari CCPSA, yaitu: (1) Larangan umum: barang konsumen yang menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan bagi warga Kanada dilarang diproduksi, diimpor, dijual, atau diiklankan di Kanada; (2) Informasi tentang keselamatan produk: produsen atau importir dapat diwajibkan untuk memberikan atau memperoleh informasi keselamatan yang menunjukkan bahwa produknya memenuhi persyaratan CCPSA; (3) Kemasan dan pelabelan: informasi palsu, menyesatkan, atau menipu di kemasan, label, atau iklan produk konsumen dilarang oleh CCPSA; (4) Pelaporan insiden: industri dan pemasok produk diwajibkan untuk melaporkan pada Health Canada, setiap insiden keselamatan produk konsumen atau cacat yang dapat menyebabkan kematian atau dampak kesehatan yang merugikan; dan (5) Menyiapkan dan memelihara dokumen: seperti dipersyaratkan CCPSA, dokumen tertentu harus disusun dan dipelihara agar produk yang tidak aman dapat ditelusuri kembali ke sumbernya. Kewajiban ini berlaku bagi pihak yang memproduksi, mengimpor, mengiklankan, menjual, atau menguji produk konsumen untuk tujuan komersial
  • HPA melarang dan mengatur “iklan, impor, dan penjualan produk konsumen yang berbahaya atau berpotensi bahaya”.
Sumber: CFIA; Environment Canada; dan Health Canada.
 
Sertifikasi penting lain yang harus diketahui eksportir hasil hutan Indonesia adalah sistem verifikasi legalitas kayu, atau di Indonesia dikenal sebagai SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Sertifikasi SVLK memberikan kepastian bahwa produk kayu yang dipanen, diangkut, diperdagangkan, diolah, dan diekspor mematuhi hukum di Indonesia terkait kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Tidak seperti sertifikasi FSC, SFI, dan PEFC yang bersifat sukarela, sertifikat SVLK wajib diperoleh untuk produk kayu yang diekspor dari Indonesia, terutama ke pasar Eropa.
Peraturan Kayu Uni Eropa (EUTR) melarang kayu dan produk kayu yang ditebang secara ilegal untuk memasuki pasar Uni Eropa. Sertifikasi SVLK merupakan sistem jaminan hukum yang mendukung Perjanjian Kemitraan Sukarela Indonesia-Uni Eropa (VPA) untuk memerangi pembalakan liar dan penebangan hutan yang tidak lestari. Meskipun Indonesia dan Kanada belum menandatangani VPA terkait perdagangan hasil hutan, sertifikasi SLVK bisa menjadi aset untuk memasuki pasar Kanada. Beberapa organisasi internasional, seperti The Rainforest AllianceSCS Global Services, dan SGS, menawarkan verifikasi pihak ketiga independen mengenai status hukum dari kayu yang digunakan dalam hasil hutan mereka. Di antara organisasi internasional yang menawarkan verifikasi tersebut, program Rainforest Alliance tampaknya merupakan program verifikasi terkemuka menurut sebuah studi yang dilakukan Greenpeace tahun 2008.[1]
 
[1] Rainforest Alliance, Verifikasi Legalitas Kayuhttp://www.rainforest-alliance.org/business/forestry/verification/legal, diakses pada 5 November 2016.