Persyaratan Mutu Hasil Hutan Malaysia   

Permohonan Ijin Impor

Penegakan peraturan legalitas kayu secara penuh berlaku mulai 3 Januari 2017. Permohonan izin impor untuk kayu bulat, baulks dan kayu lapis dari MTIB harus dilampiri dengan dokumen legalitas dari negara-negara produsen.
Berikut adalah dokumen yang digunakan sebagai dokumen legal:
  1. CITES Permit from member countries of Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna - mandatory submitted for CITES  listed the species; or
  2. The FLEGT Licence under Forest Law Enforcement, Governance and Trade; or
  3. Timber Certification such as FSC, PEFC, MTCS and other credible certification scheme; atau
  4. Certification of Voluntary Legality Scheme; atau
  5. Legality Document issued by any agency / relating association recognised by Producing Countries; atau
  6. Customs Declaration Form from producing countries - used within the grace period only.
Semua importir kayu gelondongan bulat, batang kayu, dan kayu lapis diminta untuk memperhatikan peraturan ini. Sebagai langkah awal, semua importir produk kayu lainnya juga disarankan untuk mendapatkan bukti legalitas dari masing-masing negara produsen, terutama untuk produk yang akan diproses lebih lanjut, dan diekspor kembali ke negara-negara Uni Eropa.
 

Quality Standard

Standar adalah alat penting untuk pengembangan industri dan untuk kemajuan perdagangan. Stabndar dapat meningkatkan efisiensi industri dan pengembangan teknologi, serta memberlakukan peraturan untuk keselamatan publik.
Standar adalah dokumen yang menetapkan keseragaman atau spesifikasi teknis, kriteria, metode, proses, atau praktik. Beberapa standar bersifat wajib sementara yang lain bersifat sukarela.
Sedangkan untuk industri perkayuan, pengembangan Standar Malaysia telah diidentifikasi sebagai salah satu langkah spesifik yang telah diprioritaskan untuk lebih meningkatkan perkembangan industri perkayuan. Standar untuk produk kayu dan kayu dikembangkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan oleh negara pengimpor. Hak ini diterapkan untuk memastikan bahwa produk kayu Malaysia memenuhi persyaratan kualitas internasional agar tetap kompetitif di pasar global.
 

Undang-undang Kehutanan (Forestry Laws)

Pengelolaan hutan dimulai di Malaysia pada awal tahun 1900 an, dan sejak saat itu telah dilakukan beberapa perbaikan sistem, untuk menggabungkan pengelolaan hutan selektif dan berkelanjutan di seluruh Malaysia. Sesuai dengan Konstitusi Federal Malaysia (Federal Constitution of Malaysia), semua negara bagian di Malaysia memiliki yurisdiksi atas tanah, hutan, perikanan, agroforest, dan sumber daya air mereka, termasuk wewenang untuk memutuskan administrasi, pengelolaan, penggunaan dan alokasi sumber daya hutan mereka.
Karena setiap negara bagian mempunyai kewenangan untuk menetukan aturan kehitanan masing-masing, terdapat dua kunci kebijakan kehutanan di Malaysia, yaitu: The National Forestry Act of 1984 and the National Forestry Policy of 1978 dengan semua perubahannya. Kebijakan ini disusun untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan harus dilindungi dari penebangan ilegal, pengelolaan yang tidak diijinkan kegiatan lainnya yang tidak diijinkan.
Forestry Act of 1984 serta perubahannya disusun untuk menyeragamkan undang-undang kehutanan yang membahas isu-isu berkaitan dengan administrasi, pengelolaan, dan konservasi kehutanan, ditambah pembangunan hutan. Forestry Act of 1984 memberi Pemerintah Malaysia kewenangan untuk menunjuk petugas yang bertanggung jawab merancang rencana pengelolaan hutan dan restorasi, menangani laporan pembangunan hutan tahunan, dan mengelola anggaran tahunan. Selain itu, Forestry Act of 1984  mengklasifikasikan Permanent Forest Estates (PFE) dan perusahaan yang produknya berasal dari PFE atau negara lain dianggap sebagai milik Otorita Negara, dan oleh karena itu hanya boleh diekstraksi dengan lisensi yang layak.
 

National Forest Policy of 1977 (updated in 1992)

Berbagai Departemen Kehutanan Malaysia bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, perlindungan dan pengembangan Hutan Permanen (PRE) sesuai dengan Kebijakan Kehutanan Nasional (NFP) dan Undang-Undang Kehutanan Nasional (NFA). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengidentifikasi Permanent Forest Estate yang berlokasi strategis di seluruh negeri sesuai dengan penggunaan lahan yang rasional dan berkelanjutan. PFE akan dikelola dan dikelompokkan dalam empat fungsi utama: (1) hutan produksi; (2) hutan lindung; (3) hutan kemasyarakatan, dan (4) hutan penelitian dan pendidikan.